Kebijakan Khusus di Sekolah Tanah Hibah

29 07 2008

DPRD Kota Padang meminta Pemko Padang menerapkan kebijakan khusus pada sekolah-sekolah yang berdiri di atas tanah yang dihibahkan masyarakat atau sekolah-sekolah yang saat pembangunannya memiliki perjanjian tertentu dengan mayarakat sekitar.

“DPRD segera menyurati walikota untuk menerapkan kebijakan khusus bagi anak-anak pribumi tempat berdirinya suatu sekolah. Diharapkan Pemko bisa memberikan alokasi bangku kepada anak-anak sekitar sekolah,” ujar Ketua DPRD Kota Padang Hadison,S.Si, Apt, Kamis (24/7) usai rapat dengan pimpinan-pimpinan komisi dan fraksi DPRD Kota Padang.

Hadison menyebutkan, hakikat sebuah sekolah dibangun adalah untuk memudahkan warga sekitarnya mendapatkan pendidikan. Sehingga mereka tidak perlu lagi jauh-jauh untuk bersekolah, yang akan menambah beban orang tua mereka.

Dikatakannya, adanya kebijakan khusus itu sangat diperlukan terutama bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan. Seperti anak-anak Kurao Pagang yang mengharapkan bisa diterima di SMP 29. Umumnya orang tua mereka berprofesi sebagai tukang raok (pemulung) yang hidup dari mengumpulkan barang bekas dan gelas air meneral.

“Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah sulit, apalagi ditambah dengan biaya menyekolahkan anak. Pemko perlu mempertimbangkan hal itu. Apalagi saat ini pemerintah menerapkan wajib belajar 9 tahun,” ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Selain untuk memfasilitasi warga sekitar, kebijakan itu juga sebagai langkah untuk memenuhkan kursi-kursi kosong di beberapa sekolah usai Penerimaan Siswa Baru (PSB) lalu.

Ketua Komisi D DPRD Kota Padang Syahbuddin mengatakan, surat rekomendasi yang akan dikirimkan ke Walikota Padang merupakan permintaan dari Komisi D kepada pimpinan dewan saat Rapim Kamis kemarin.

Ia mengharap Pemko dapat menerapkan kebijakan itu dalam waktu dekat. Karena jika sampai memakan waktu lama untuk penyelesaiannya, maka yang akan banyak anak-anak warga sekitar yang teraniaya tidak bisa mendapatkan pendidikan.

“Kita khawatir akan banyak anak-anak putus sekolah karena tidak bisa tertampung di sekolah negeri yang mereka harap biayanya lebih murah dari swasta. Selain itu, karena masa jabatan walikota tidak sampai sebulan ini akan habis, hendaknya adalah kenangan bagi warga diakhir masa jabatannya ini dengan kebijakan yang pro rakyat,” ujar anggota Fraksi Bintang Persatuan Indonesia (F-BPI) itu.

Perhatikan sekolah Pinggiran
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Padang, H. Maidestal Hari Mahesa mengharapkan agar Pemko Padang mulai melirik dan mengembangkan sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota. Sebab ia melihat selama ini, Pemko sepertinya hanya memperhatikan sekolah-sekolah unggulan saja.

“Kalau untuk sekolah berstandar internasional (SBI) dana ratusan juta bisa dikucurkan, tapi untuk seklah pinggiran, untuk memperbaiki yang rusak saja susah. Nantinya akan terjadi ketimpangan yang sangat mencolok antara sekolah unggul dengan sekolah pinggiran,” ujarnya.

Akibat dari semua itu, tambah anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu, anak-anak akan berlomba-lomba mengejar masuk ke sekolah unggulan itu saja, sehingga sekolah yang beradadi pinggir bagai pembuangan saja. “Kalau ini terjadi, ketimpangan kualitas akan jelas terlihat, selain itu akan banyak kursi kosong di sekolah yang terletak di pinggir kota,” tambahnya.***

About these ads

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: