65 Miliar Untuk Entaskan Kemiskinan

31 07 2008

GUNA mengentaskan kemiskinan, Pemko Padang telah mengucurkan dana yang cukup besar yakni senilai Rp65 miliar. Dana besar itu disebar di 13 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ditambah Tim Penggerak PKK, dengan harapan di tahun 2008 ini, akan bisa dikurangi sebanyak 20 ribu kepala keluarga (KK) miskin.

“Di Kota Padang masih terdapat sekitar 180 ribu KK miskin. Pada tahun 2008, diharapkan akan bisa dikurangi sekitar 20 ribu diantaranya dengan mengucurkan dana yang cukup besar di 13 SKPD dan TP PKK,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Padang Syahbuddin, BSW, Selasa (29/7) di ruang kerjanya.

Dikatakan, karena banyaknya SKPD yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan itu, Komisi D kemarin memanggil semua SKPD itu untuk menjelaskan target dan sasaran mereka dalam pengentasan kemiskinan itu.

“Sengaja kita datangkan semua SKPD yang terlibat dalam pengentasna kemiskinan itu, agar ada koordinasi tugas dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan terhadap keluarga-keluarga miskin yang akan dientaskan,” ujar Syahbuddin.

SKPD yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Bappeda, Dinas Perindustrian, perdagangan, Pertambangan dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Komperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kelautan dan perikanan, Badan Pemberdayaan masyarakat dan KB, Dinas Pendidikan, Bagian Bina Sosial, serta Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Sayangnya, dalam pertemuan yang cukup penting itu, kebanyakan dinas hanya diwakil oleh pejabnat setingkat kepala bagian, sementara kepala dinasnya tak muncul.

Dari pertemuan itu, Ketua Komisi D Syahbuddin mengharapkan ada kejelasan masing-masing SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberantasan kemiskinan. Selain itu agar tidak terjadi overlap (tumpang tindih) bantuan untuk suatu keluarga karena banyak SKPD yang terlibat dalam pengentasn kemiskinan itu.

“Alhamdulillah dalam pertemuan kemarin, kita tidak melihat adanya tumpang tindih bantuan, sebab masing-masing SKPD menjalankan pengentasana kemiskinan itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, misal kesehatan khusus kesehatan saja, pendidikan khusu pendidikan saja, begitupun dengan yang lain,” ujar anggota Fraksi Bintang persatuan Indonesia (F-BPI) itu.

Dalam kesempatan itu Syahbuddin mengaharapkan BPS untuk melakukan pendataan ulang KK miskin tersebut, sehingga dapat diketahui perkembangan terakhir jumlah KK miskin di Kota Padang.

“BPS sudah berjanji akan melakukan survei ulang padang bulan September. Kita ingin tahu jumlah riil KK miskin di Kota Padang. Sebelumnya menurut BPS jumlahnya bertambah, sementara menurut Pemko, jumlahnya berkurang. Dengan adanya survei ulang diharapkan ada data riil,” demikian Syahbuddin.***


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: