Kabag Humas DPRD Padang Usir Wartawan

30 10 2008

BPK Temukan Penyimpangan di Dinas Pendidikan

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang audit penggunaan APBD 2007 Kota Padang, di Dinas Pendidikan Kota Padang, BPK menuliskan dalam resumenya ada dua item indikasi penyimpangan di dinas itu.

Item pertama adalah terdapat bukti pembayaran pengeluaran belanja langsung tahun anggaran 2007 yang tidak sah sebesar Rp143,341 juta, dan terdapat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2007 yang melewati tahun anggaran minimal sebesar Rp500 juta.

Untuk itu, Panitia Khusus (Pansus) perhitungan realisasi anggaran APBD 2007 mencoba mengklarifikasi kepada dinas terkait, Kamis (30/10) kemarin. Rapat Dinas Pendidikan dengan Pansus itu dipimpin Wakil Ketua Pansus Sabaruddin Herman.

Dalam klarifikasinya, Kepala Dinas Pendidikan M. Nur Amin menyatakan bahwa terkait dengan realisasi DAK memang pembayarannya melewati tahun anggaran. Karena dalam kesepakan dengan rekanan, pembayaran baru dilakukan sesudah barang pesanan lengkap.

Sedangkan tentang pembayaran pengeluaran belanja langsung diakui terjadi kelalaian pihak Dinas Pendidikan dimana ada sekitar 11 kwitansi tidak ditandatangani.

Namun saat pembahasan masalah kwitansi ini, pihak sekretariat DPRD Kota Padang melalui Kabag Humas Syofyan Jimmy meminta wartawan yang meliput rapat itu untuk keluar ruangan. Saat itu wartawan peliput ada dua orang dari dua media, Singgalang dan Padang Ekspres. Menurut Jimmy, rapat itu tertutup, sementara saat membuka rapat, pimpinan tidak menyatakan rapat itu tertutup.

Menurut Jimmy ia diminta oleh sekretariat Pansus untuk menyuruh wartawan peliput keluar, karena ada hal-hal yang tidak boleh diketahui wartawan. “Saya diminta sekretariat pansus untuk menyuruh wartawan keluar karena rapat itu tertutup,” kata Jimmy saat itu.

Saat Singgalang mengkonfirmasi masalah itu kepada Sabaruddin Herman seusai sidang, ia mengatakan sejak awal ia tidak mengatakan rapat itu tertutup. Namun ditengah perjalanan, mungkin sekretariat mengganggap ada hal-hal yang tidak boleh dikatahui wartawan.

“Makanya mereka minta wartawan keluar ruangan. Namun itu murni inisiatif sekretariat, bukan atas permintaan anggota dewan,” papar Sabaruddin.

Sementara itu anggota Pansus, Dra. Yasnida Syamsudin mengungkapkan, seharusnya tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pembahasan temuan BPK itu. Karena itu merupakan hak rakyat juga untuk mengetahui dari pemberitaan media massa.

“Kalau saya menilai, dengan tindakan menutup-nutupi itu artinya memang ada yang salah dalam temuan itu. Hanya orang yang salah yang takut diberitakan,” papar Yasnida.***


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: